Palangka Raya,(Kalteng) Mengenai Adaya wacana yang terdengar ke telinga awak media bahwa Sejumlah jaksa berencana akan menggelar aksi mogok hari tanpa sidang pada 11 September 2014 hari ini dengan maksud agar kesejahteraan jaksa kedepanya lebih diperhatikan.
Hal tersenut langsung ditanggapi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah M. Roskenedi, SH.MH saat ditemui awak media mengungkapkan Hal Tersebut merupakan ajakan orang yang tidak bertanggungjawab.
" sementara ini kita masih belum tau orang yang memberikan ajakan itu di media sosial adalah jaksa apa tidak, untuk antisipasi hal itu terjadi, kita akan menyampaikan dan menginstruksikan kepada pimpinan kejaksaan di daerah untuk tidak merespon ajakan yang ada di jejaring sosial melalui Facebook tersebut." Jelas Roskenedi
Terkait aksi mogok kerja tersebut, dirinya memastikan untuk wilayah Kalimantan Tengah tidak akan terjadi aksi tersebut. " Jika terjadi demikian, akan kita pantau si daerah dan jika terjadi aksi mogok sidang, kejarinya akan kita panggil mempertanggungjawabkannya " jelas Roskenedi
Adanya maksud tersebut merupakan tujuan dari Jaksa untuk meminta kesejahterannya di perhatikan Roskenedi menjelaskan Pimpinan pasti berusaha dan berupaya untuk melakukan perubahan, namun dengan cara lain,
" Kita mengingatkan kembali, tidak ada instruksi pimpinan untuk melakukan aksi demo atau mogok sidang, kalau mau menyampaikan aspirasi kan sudah ada wadah tersindiri seperti Persatuan Jaksa Indonesia (PJI). Seharunya melalui itu kita bermohon, dan tidak ada jaksa melakukan demo. Karena kalau itu terjadi, malah merusak pencitraan di mata masyarakat" imbuhnya.
Ditempat terpisah, Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kalteng Ponco mengatakan tidak menutup kemungkinan aksi tersebut merupakan aksi yang dilakukan perorangan dan tidak berdasarkan instruksi dari institusi Kejaksaan.
" ya kan itu, hak perorangan untuk mendapatkan yang diinginkan, apakah melalui demo atau semacamnya!, dan yang pastinya kita tidak tau hasil ya nanti, lihat saja besok." tukas Ponco saat di bincangi Rabu (10/9/2014).
Ditambah Ponco, mengakui sekarang ada kesenjangan antara Jaksa dengan Hakim. Namun dironya menekankan kembali bahwa Institusi tidak menginstreuksikan untuk demo. Dan didukung dengan adanya surat dari Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel). Yakni, surat himbauan meminta para Kajari dan Kajati selaku pembina jaksa di daerah untuk meneruskan kebijakan pimpinan agar tidak dilakukan mogok.(net)
" memang saya dengar ada istruksi dari Kejaksaan Agung melaui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) untuk tidak melakukan demo, namun kita tidak bisa memperidiksikan kalau demo itu tidak dilakukan oleh Jaksa. Dulu para hakim pernah melakukan hal itu, dan berhasil" tukasnya menambahkan.
Meski adanya wacana jaksa akan melakukan aksi mogok sidang hari ini kamis (11/9/2014) Beberapa jaksa Salah satu jaksa yang namanya tidak mau ditulis saat ditemui mengatakan tetap akan melaksanakan sidang pada hari kamis. " saya tetap sidang kok besok, buat apa ga sidang, kasian nasip orang kalau ga sidang" ucapnya.
Dilain sisi, beberapa jaksa yang berada di daerah yang namanya tidak mau disebut mengatakan akan mendukung dalam aksi moral. " gajih kita secara keseluruhan hanya Rp.3,5 Juta untuk Golongan 3B dan tunjangan sebesar Rp. 750.000 berbeda dengan Hakim dan Panitra yang mencapai tunjangan rata-rata mencampai Rp.5 juta samapi Rp.8 juta. Tidak sesuai dengan Resiko dan beban kerja." tukas jaksa.
Lebih dijelaskan " ini terlihat sekali kesenjangannya, kalau Gajih Rp.3,5 juta masih kurang belum lagi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan, bayar kontrakan, susu anak, pemres dan lain-lain mas" curhanya.
Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Sandi,SH.MH mengungkapkan dirinya tida
No comments:
Post a Comment